Bukan Hak Pejabat

Kemajuan negara tentu saja sangat bergantung terhadap kualitas pejabat penyelenggaranya. Sayangnya, belakangan ini para pejabat penyelenggara negara di Indonesia seakan lupa bahwa tugas utama mereka adalah mencapai kemajuan bangsa. Tidak mengherankan bila kemudian marak praktik korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintahan dan notabene menyengsarakan rakyat terjadi di indonesia .

Kita ketahui, bahwa pada waktu terakhir ini, perpajakan disoroti berbagai pihak dalam berbagai sudut pandang. Sebagai organisasi yang dinamis, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengamankan penerimaan negara dalam APBN, Ditjen Pajak telah mendayagunakan sorotan tersebut sebagai sumber kekuatan dalam mengelola pajak.

Korupsi di perpajakan ini terjadi mungkin dimulai oleh beberapa oknum dalam birokrasi tetapi saling berkaitan dan ini merupakam salah satu kejahatan yang terorganisir dalam tubuh birokrasi. Korupsi ini terjadi mungkin karena gaji tidak cukup. Tetapi kenyataannya yang terjadi malahan korupsi besar-besaran ini dilakukan oleh orang-orang yang yang mendapat gaji yang sangat besar. Untuk ukuran pegawai negeri gaji 12 juta sudah sangat besar. Sebagai contoh salah satu pegawai perpajakan (Gayus) yang andai kata gaji cukup tetapi tetap saja bernafsu untuk hidup mewah hingga menghalalkan berbagai macam cara dan mulai mempergunakan kedudukannya dalam birokrasi untuk mendapat penghasilan tambahan.

Seseorang yang berada dalam jabatan yang baik atau bisa dikatakan “basah”, mereka seolah-olah mendapat tempat yang sangat istimewa dan dengan demikian mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan beliaupun mampu menerima sogok dalam jumlah yang sangat besar pula. Korupsi ini terjadi karean adanya media dan kurangnya moral dari pada pejabat birokrasi. Korupsi ini sudah menjadi sebuah kenyataan dan bukan hanya kenyataan yang langka tetapi kenyataan yang sudah sangat biasa.

Menurut Mochtar Lubis (1987: 79) korupsi birokratis merupakan faktor yang sangat penting dalam reproduksi dari mata rantai ketergantungan dan eksploitasi.

Para birokrat seharusnya bisa melaksanakan pelayanan public sesuai dengan aspirasi masyarakat dan harus sangat menjungjung tinggi dan melaksanakan kode etil profesi mereka masing-masing. Mungkin di negara kita ini diperlukan ombudsmen di samping Badan Pengawas Keuangan Negara yang telah ada itu,diadakan pula seorang ombudsmen tempat masyarakat dapat mengadu mengenai praktek-praktek korupsi atau pemerasan dari segala pihak yang menimpa diri atau usaha mereka. Jika ini atau inovasi lain dapat kita kembangkan, siapa tahu bangsa ini akan memilki kemampuan yang lebih besar untuk mencegah agar korupsi jangan samapai tumbuh menjadi sebuah binatang jalang yang buas yang melahap segala moral dan etika bangsa kita ini.

Lubis, Mochtar. 1987. Mafia dan Korupsi Birokratis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Karena Kami Bukan Orang Kaya

Fenomena melakukan kegiatan/bepergian dengan menggunakan alat transportasi merupakan suatu kegiatan rutinitas yang dilakukan masyarakat Indonesia sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan oleh semua kalangan masyarakat baik itu golongan masyarakat kalangan atas maupun kalangan masyarakat bawah. alat transportasi yang paling banyak diminati adalah kereta api.

Dalam kenyataanya penyelenggaraan angkutan kereta api diwarnai oleh beberapa persoalan yang sangat kompleks. Sementara selama PT.KA selaku pemegang hak otoritas dalam melakukan perkeretaapian di Indonesia masih belum memilki manajemen keselamatan public. Selain itu pelayanan public di Indonesia masih sangat membeda-bedakan kelas, misalnya dalam hal perkeretaapian antara kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Dimana dalam transportasi kereta api ini yang sangat riskan mengalami kecelakaan adalah kereta kelas ekonomi, yang mana penumpang dari kelas ekonomi itu kalangan masyarakat menengah ke bawah alias masyarakat miskin.

Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi kecelakaan adalah tidak memadainya daya angkut kereta dibanding jumlah penumpang, sehingga seringkali menyebabkan penumpang naik di atas gerbong yang menyebabkan kecelakaan ini juga biasanya sering terjadi di kelas ekonomi yang man para penumpang dari kelas ekonomi kebanyakan dari kelompok miskin. Kemudian karena terlambatnya kedatangan kereta api menyebabkan penumpang berebut naik yang tidak menutup kemungkinan pencopetan dan jatuhnya penumpang karena desak-desakan.memang semuanya bukan kesalahan dari PT.KA namun hendaknya penyedia layanan tetap harus memperhatikan hal-hal seperti itu.

Dalam aspek pelayanan, selalu mengundang keluhan masyarakat yang menggunakan jasa kereta api. Keluhan-keluhan bagi kelas bisnis dan eksekutif mengenai toilet yang kurang bersih sedangkan di kelas ekonomi toilet kurang bersih malah sangat kotor tapi dipakai untuk tempat duduk para penumpang yang tidak kebagian kursi duduk. Khususnya bagi ekonomi karena pada hari-hari sibuk seringkali melebihi batas maksimal dan penumpang berada dimana-mana baik itu di gerbong, toilet maupun di jalur-jalur gerbong sehingga menibulkan kecelakaan. Menurut saya perhatian pemerintah dalam hal ini sangat kurang bagi kaum masyarakat miskin.

PT.KA memang berhak mencari keuntungan dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui kereta api komersial yaitu kereta bisnis dan eksekutif tetapi sebagai badan hukum public yang bertugas melayani public atau masyarakat banyak hendaknya memberikan pelayanan yang adil baik itu pada kelas ekonomi sekalipun dan tidak boleh membeda-bedakan baik itu dikelas eksekutif, bisnis, maupun ekonomi sekalipun. karena berdasarkan UU No.13 Tahun 1992 tentang perkeretaapian mengamanatkan agar perkeretaapian Indonesia berdasarkan asas adil, manfaat, merata dan keseimbangan dalam kepentingan umum yang berarti pelayanan tidak hanya memperhatikan kepentingan komersial saja ataupun hanya sebagian masyarakat tertentu saja tetapi juga bagi pelayanan umum dan semua anggota masyarakat.

Mengingat fenomena sosial tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang hakiki yang perlu ditegakkan dalam pelayanan public di Indonesia adalah keadilan, keseimbangan antara orang menengah kebawah dengan orang menengah ke atas harusnya tidak boleh dibedakan dalam hal pelayanan karena semua orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sebenarnya pelayanan public disediakan tidak hanya ditujukan untuk anggota masyarakat yang memilki daya beli tetapi lebih dari itu pelayanan public diselenggarakan sebagai kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan semua lapisan masyarakat

teknologi informasi dan karier

Industry teknologi informasi merupakan ranah industri yang berkembang paling pesat di dunia. Teknologi informasi, sebagai industry yang berkembang sedemikian cepat menunjukan perilaku industri yang tumbuh cepat. Dinamika tersebut terutama disebabkan karena kurag personel, promosi (jabatan) berlangsung cepat, para pegawai memperoleh tanggung jawab dengan cepat, gaji gaji awal dan peningkatan selanjutnya lebih besar, disamping personel industry memiliki mobilitas tinggi dibanding dengan insudtri lain yang cukup lambat.

Persaingan untuk memperebutkan lowongan kerja di dunia teknologi informasi semakin sengit. Selain karena jumlah lulusan perguruan tinggi yang setiap tahunnya meningkat, faktor ini juga dipicu oleh sedikitnya lowongan kerja yang tersedia dibandingkan jumlah pelamar. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang diinginkan, nilai IPK tinggi saja tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan strategi yang cukup jitu untuk memenangkan persaingan di dunia teknologi informasi.

Teknologi informasi ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam dalam kehidupan jaman sekarang khusunya di dunia kerja. Hampir setiap hari kita mendengar adanya produk teknolgi informasi yang bermunculan, baik itu itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Oleh karena itu perusahaan banyak membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan produk teknologi informasi ini. Salah satu cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal adalah dengan mengikuti training pada training center teknologi informasi. Ada banyak tempat training teknologi saat ini. kita harus pandai-pandai memilih tempat training yang sesuai dengan kebutuhan kita. Beberapa kriteria yang bisa digunakan antara lain: lokasi, waktu training, fasilitas, materi, biaya, trainer, testing center.



Scott, George M. 2004. Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada